BERITA PROPERTI-Realestat Indonesia (REI) memiliki komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah, salah satunya dengan aktif terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan peraturan di sektor perumahan dan properti. Dalam kepengurusan DPP REI 2013-2016, setidaknya ada 27 peraturan yang terbit dan selalu melibatkan REI.
“Dengan hadirnya Presiden Joko Widodo dalam Munas REI ke XV tahun 2016 ini, membuktikan bahwa REI memiliki intensitas komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah,” ujar Ketua Umum Eddy Hussy di Munas REI ke XV, Selasa (29/11) usai peluncuran Buku Peraturan Terkait Industri Properti 2014-2016, di Fairmont Hotel.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kata Eddy, lebih peka terhadap sektor industri khususnya properti. Pemerintah, katanya, menyadari perlambatan di sektor properti harus diatasi karena berpengaruh terhadap 174 industri ikutan lainnya, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik.
“DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan. Dan melalui Buku Peraturan Terkait Industri Properti 2014-2016 ini, diharapkan bisa berguna bagi pengembang dalam menyesuaikan proses bisnis dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelas Eddy.
Dikatakan Eddy, buku setebal 582 halaman ini dapat diterbitkan berkat hasil kerja keras dari tim Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera). Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini terutama M. Ridaf Sukri dan Imam Muzakir selaku Ketua dan Sekjen Forwapera.
“Forwapera selalu memberikan dukungan positif terhadap kemajuan industri properti di tanah air,” ucap Eddy yang akan selesai masa kepengurusannya usai Munas REI ke XV yang tengah berlangsung hingga 30 November 2016. Dua kandidat yang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum pengganti Eddy Hussy adalah Hari Raharta dan Soelaeman Soemawinata.
