Propertynbank.com – Ketua umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto menjelaskan, rangkaian peringatan Hapernas (Hari Perumahan Nasional) tahun 2025, lembaga ini akan menggelar beberapa agenda penting di Bandung, Kamis, 28 Agustus 2025.
Dua agenda utamanya adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara The HUD Institute dan City University, Malaysia bersama 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia dan Gelar Wicara Nasional dengan tiga subtopik utama yang berkaitan dengan agenda reformasi kebijakan perumahan dan pembangunan perkotaan nasional.
Penandatanganan MoU antara institusi pendidikan tinggi Indonesia dan Malaysia ini mengusung motto Dari Nusantara ke Persada Dunia: Memajukan Pendidikan Bersama. MoU ini mencakup berbagai bentuk kerja sama seperti riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan teknologi, serta diseminasi pengetahuan di bidang perumahan dan perkotaan yang berkelanjutan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Acara ini kerjasama antara The HUD Institute, IAP Jawa Barat, dan MAPID. Sebagai mitra strategis dalam acara ini, MAPID berperan menghadirkan platform geospasial berbasis AI yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data lokasi.
“Dalam program 3 Juta Rumah dan pembangunan kawasan urban berkelanjutan, MAPID menyediakan analisis spasial tentang demografi, harga tanah, akses infrastruktur, dan risiko bencana, yang mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran,” ujar Zulfi.
Baca Juga : Momentum Hapernas, BTN Dukung Kebijakan Pemerintah
Kajian dan pemikiran yang dihasilkan oleh The HUD Institute selama ini lanjut Zulfi ditopang oleh lima pilar utama, yaitu kampus/akademisi, dunia usaha/perbankan, birokrat, jurnalis dan komunitas. Namun harus diakui, kata dia, yang paling banyak memberikan sumbangan pemikiran, arah, dan pijakan The HUD Institute, berasal dari kalangan kampus (akademisi).
Dijelaskan Zulfi, kelahiran The HUD Institute juga dipelopori oleh para akademisi yang berasal dari UGM, ITB, UI, Unpad, Unand, Unida, UPJ dan lain-lain. HUD ingin kembali ke khittah, back to campus. Karena itulah kenapa pihaknya melakukan kerjasama dengan 25 kampus swasta meliputi Universitas Djuanda, Universitas Internasional Batam, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Komputer Indonesia, Institut Teknologi Nasional, Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Winaya Mukti, Universitas Garut, Universitas Langlangbuana, Universitas Metamedia, STMIK Kaputama, Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).
Lalu, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Sali Al-Aitaam, Universitas Pakuan, Universitas Pasundan, Universitas Islam Bandung, Universitas Esa Unggul, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Pamulang, Pradita University, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Institut Teknologi Garut, serta Universitas Tarumanegara.
Di sisi lain, tantangan perumahan, permukiman dan kawasan perkotaan semakin dinamis. Presiden Prabowo dengan Program 3 Juta Rumah berfokus pada ekosistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Menengah Ke bawah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik formal C non formal, keluarga prasejahtera dan masyarakat miskin di daerah.
Target itu tidak hanya ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan (kepemilikan, kepenghunian, dan rumah tidak layak huni), tetapi juga menjadi strategi transformasi/game changer dalam pencapaian visi 2045. Memperkuat pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, mengurangi kemiskinan hingga 0%, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pengembangan kualitas SDM melalui pembangunan dari desa dan dari bawah. Tantangan dalam mewujudkan hal itulah yang akan menjadi perhatian dan titik fokus diskusi HUD.
Baca Juga : Hari Perumahan Nasional Diperingati Sejak 1950, Begini Sejarahnya
“Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh para rektor perwakilan dari 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia, Rektor City University Malaysia, Prof. Dr. Rosnizah Bt Shaari. Selain menteri periode pemerintahan sebelumnya, rangkaian acara Hapernas 2025 juga akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait,” terang Zulfi.
Sementara itu, Ali Kusno Fusin, Anggota Dewan Pembina The HUD Institute menambahkan, saat ini kelompok masyarakat formal relatif lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Padahal tantangan terbesar justru ada pada sektor informal, yang meski memiliki pendapatan cukup, sehingga sering kali tidak tercatat dalam sistem keuangan formal. Ini harus menjadi perhatian Bersama.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (MP3I), Lukman Hakim, menjelaskan perlunya perubahan beberapa regulasi guna mendukung kebijakan perumahan lebih tepat sasaran (formal & informal). “Pemerintah harus melakukan revisi beberpa regulasi prioritas, agar capaian yang menjadi programnya tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Harun Al-Rasyid, Ketua Dewan Pakar The HUD Institute menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurai kerumitan kebijakan perumahan yang sarat kepentingan, mulai dari aspek sosial, hukum, hingga infrastruktur kota.
“Konflik kepentingan dalam sektor perumahan wajar terjadi, tapi harus dikelola dengan dialog yang konstruktif. Tidak ada solusi tunggal, melainkan perlu perumusan bersama agar masyarakat dapat segera memperoleh hunian layak dan terjangkau,” ujarnya.
Baca Juga : Wujudkan Perumahan Layak, Fahri Hamzah Tekankan Pentingnya Data Akurat
The HUD Institute pada kegiatan peringatan Hapernas 2025 di Bandung dijelaskan oleh Kemal Taruc, Dewan Pakar The HUD Institute akan meluncurkan program HUD Academia. Ini adalah wadah berhimpun akademisi. Dibentuk sebagai ruang kolaboratif bagi para pakar, peneliti, dan praktisi akademik untuk mengintegrasikan pengetahuan, gagasan, dan inovasi dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia.
“Tujuan wadah ini lanjutnya adalah Menghimpun dan mensinergikan pemikiran akademik yang dapat memperkaya perumusan kebijakan publik,sehingga menjadi jembatan antara dunia akademik, pemerintah, dan industri,” ujar Kemal Taruc.
The HUD Institute Gelar Wicara Nasional
Mengusung tema Menuju Hunian Perkotaan yang Madani dan Berkelanjutan, gelar wicara ini menghadirkan tiga fokus diskusi utama, yakni Percepatan Undang-Undang Pembangunan Perkotaan Membahas urgensi hadirnya regulasi baru yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan perkotaan ke dalam kerangka hukum yang kuat dan adaptif.
Lalu, Percepatan Program 3 Juta Rumah. Mengidentifikasi tantangan teknis, regulatif, hingga pembiayaan dalam realisasi target nasional penyediaan hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dijadwalkan memberikan pengarahan khusus dalam sesi ini.
Baca Juga : Layaknya Perumahan Komersial, Kualitas Perumahan MGK Serang Dipuji Dirjen TKPR
Kemudian, Pembangunan Rumah Susun Berbasis Teknologi Tinggi s Ramah Lingkungan. Mengangkat peran inovasi dan teknologi bersih sebagai katalis percepatan dan efisiensi pembangunan hunian vertikal di kawasan urban.
Sejumlah narasumber yang akan hadir antara lain Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ – Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Bappenas untuk Gelar Wicara sesi 1. Ir. Firman H. Napitupulu, MURP – Ketua CPMU National Urban Development Project (NUDP) untuk Gelar Wicara sesi 2. Syamsudin – Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) untuk Gelar Wicara sesi 3
Ketua Panitia Pelaksana, Ade Armansjah mengatakan, kegiatan yang akan berlangsung di éL Hotel Bandung ini berlangsung dari pukul 08.00–17.00 WIB dan akan diikuti sekitar 150-200 peserta dari Indonesia dan Malaysia. Dari Indonesia, peserta berasal dari berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden, Kementerian PUPR, Kementerian PKP, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan kalangan akademik.
Sementara dari Malaysia, hadir perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB), City University Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM), Malaysian Institute of Planners (MIP), Cyberview Sdn Bhd, Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM), Salihin Group, serta Putrajaya Holding
“Melalui forum ini, kami ingin mendorong lahirnya solusi berbasis pengetahuan, teknologi, dan kemitraan lintas negara demi masa depan hunian urban yang inklusif, layak, dan berkelanjutan,” pungkas Ade Armansjah.
