Propertynbank.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan urgensi penggunaan data tunggal nasional untuk merumuskan kebijakan perumahan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Jika menggunakan data yang tidak sama, maka kesimpulan akan berbeda dan program sosial yang dibuat akan salah arah dan salah kaprah.
“Masalahnya dari dulu sama saja. Kita selalu bicara soal demand dan supply, tetapi seringkali kita kekurangan satu hal yang paling mendasar yakni data yang akurat dan seragam. Ada sekitar 6 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak dan sekaligus tidak memiliki rumah sendiri, maka kelompok inilah yang menjadi fokus utama program perumahan rakyat,” ujar Fahri saat press conference The HUD Institute dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional, di Tangerang Selatan. Senin, 25/8.
Fahri mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor perumahan, terutama terkait sanitasi buruk dan kondisi rumah tidak layak huni yang masih dialami jutaan rakyat. Berdasarkan data, lebih dari 26% masyarakat tinggal dalam kondisi sanitasi yang tidak memadai, yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti penyebaran bakteri berbahaya.
Program perumahan rakyat, ujar Fahri, termasuk renovasi besar-besaran terhadap rumah tidak layak huni, merupakan bagian dari komitmen Presiden yang wajib direalisasikan. Target pembangunan 3 juta rumah bukan semata janji kampanye presiden, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memberantas kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
“Yang terpenting bukan hanya angka 3 juta rumah, tetapi dampaknya bagi rakyat, bagaimana kita menyasar masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja di daerah, dan memastikan pembangunan berdampak luas. Oleh karena itu, kita harus padukan data dari bawah dan atas agar mendapatkan gambaran riil kondisi perumahan rakyat. Ini penting untuk memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran,” jelas politikus Partai Gelora ini.
Baca Juga : Fahri Hamzah Ungkap Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh
Lebih lanjut Fahri menegaskan, sanitasi dan akses air bersih adalah dua elemen utama yang harus segera dibenahi melalui program renovasi. Selain itu, perbaikan lantai rumah juga menjadi prioritas, karena riset menunjukkan bahwa lantai yang tidak layak berkontribusi terhadap penyakit paru dan risiko kontaminasi.
Fahri menambahkan, perbaikan rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, tetapi mencakup seluruh aspek kesehatan lingkungan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, renovasi akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar seperti sanitasi, air bersih, ventilasi, hingga material lantai yang sehat.
Terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fahri menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk merealisasikan target 2 juta unit rumah renovasi pada tahun depan. Namun hingga saat ini, pelaksanaan program masih terkendala regulasi teknis yang belum rampung. “Tahun ini realisasinya masih nol karena belum ada aturan teknis yang final,” tegasnya.
Fahri Hamzah Minta Kritisi Kementerian PKP
Dalam acara tersebut, Wamen PKP juga meminta The HUD Institute yang merupakan NGO (Non-Governmental Organization), untuk terus mengadvokasi kepentingan masyarakat khususnya terkait kebijakan perumahan dan permukiman yang dilakukan Kementerian PKP. Dirinya ingin agar program Kementerian PKP lebih keras dikritisi.
Baca Juga : Wamen PKP Fahri Hamzah Bahas Strategi Untuk Program 3 Juta Rumah Dengan BAPPENAS
“The HUD ini kurang keras bersuara. Penataan kebijakan perumahan tidak boleh hanya fokus pada angka backlog, tetapi harus menyentuh akar persoalan berupa kemiskinan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Fahri.
Sementara itu, Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, penguatan data permintaan, serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Zulfi menyoroti bahwa pembahasan selama ini lebih banyak terfokus pada aspek keuangan dan suplai, sementara sisi regulasi serta permintaan (demand) masih kurang mendapatkan perhatian.
“Saat ini terjadi anomali dalam pasar perumahan, antara backlog yang tinggi namun stok rumah banyak tidak terjual, merupakan akibat dari desain kebijakan yang kurang tepat. Semua anomali ini muncul karena desain kebijakan tidak membaca persoalan secara utuh. Hari Perumahan Nasional harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan, agar benar-benar menyentuh rakyat, bukan sekadar angka,” tutup Zulfi.
