BERITA PROPERTI – Sampai dengan hari Kamis (28/12/2017), penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai 90,48 persen.
Angka ini setara atau senilai Rp96 triliun dari total anggaran 2017 senilai Rp106,2 triliun. Sementara, progres pembangunan fisik sudah berada di angka 91,71 persen.
Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu menargetkan dapat menyerap sampai 93 persen pada akhir tahun ini. “Jadi yang disampaikan Bu Menkeu (Sri Mulyani) kemarin, yang bilang Rp 81,4 triliun itu pakai data per 22 Desember,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Jakarta.
Endra menambahkan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menjadi direktorat paling akhir urutannya dalam hal penyerapan anggaran, yaitu 87,65 persen.
Sedangkan yang paling banyak penyerapannya adalah Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,07 persen. Lalu Ditjen Bina Marga dengan serapan sebesar 92,69 persen. Kemudian Ditjen Cipta Karya sebesar 88,74 persen.
Endra menjelaskan, salah satu sebabnya ada beberapa proyek bendungan yang terpaksa dijadwal ulang proses lelangnya karena terhambat sejumlah masalah, yaitu lahan dan perubahan desain.
“Salah satu penyebabnya, dari sembilan bendungan yang targetnya dilelang di 2017, ternyata hingga saat ini baru enam yang terkontrak, ini juga berpengaruh kepada penyerapan anggaran 2017,” imbunya.
Adapun, dari sisi pembangunan fisik, yang telah terealisasi hingga saat ini mencapai 91,7 persen dari total proyek sekitar 12 ribu paket. Untuk 2018, Kementerian PUPR akan memiliki banyak program padat karya atau program-program yang melibatkan masyarakat banyak.
Endra menyebutkan, dari profil anggaran, pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp11,24 triliun yang terdiri dari Perumahan Swadaya dan Khusus Rp3,9 triliun, Cipta Karya Rp3,5 triliun, Sumber Daya Air Rp2,78 triliun dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Rp296 miliar.
