Berita Properti – Pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo), mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan ditambahnya quota rumah subsidi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Developer Properti Indonesia (Deprindo) Riska Martina Wati Lova Sitepu, di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Pertama Deprindo, di Bogor.
[irp]
Riska Martina Wati Lova Sitepu mengatakan pemerintah yang sekarang ini, memiliki niat lebih untuk membantu di sektor rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Ini artinya ditengah kelesuan bisnis properti selama lebih lima tahun ini, bahkan bisa dikatakan kelesuan paling panjang di bisnis properti, para developer merasa terbantu.,” ungkapnya didampingi bidang Humas Nenty Heryanti .
Pada kesempatan tersebut, perkumpulan para pengusaha properti yang baru berusia dua tahun itu membahas berbagai persoalan baik internal maupun eksternal, khususnya terkait prospek dan ancaman dinamika berwirausaha di sektor perumahan.
Visi Deprindo, sebagai wadah bagi lahirnya pengembang properti baru yang tangguh diharapkan dapat dicapai dengan misi edukasi, motivasi, pendampingan, evaluasi dan monitoring serta mempertemukan segala potensi sumber daya anggota yang berhubungan dengan industri properti seperti pemilik lahan, pemilik modal dan pemilik keahlian.
Riska Martina Wati Lova Sitepu mengaku meski organisasi ini baru lahir, pihaknya ingin tumbuh bersama secara maksimal. Bahkan, pihaknya siap mendukung segala macam kebijakan ekonomi pemerintah dalam penyediaan perumahan rakyat.
[irp]
“Saya kira soal regulasi tentang bisnis properti hingga saat ini sudah cukup baik. Misalnya dalam hal perizinan, demikian pula perbankan, tingkat pusat dalam hal ini Bank Indonesia, banyak mendukung para pengemban dalam menjalankan bisnis properti. Diantaranya bunga KPR, FTP, LVP, terkait Down Payment yang sudah diturunkan,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, kedepan banyak tantangan ekonomi seperti resesi global yang biasanya properti itu investasinya lebih kepada hunian. “Harapannya tetap meski dihadapkan pada resesi global, kita tetap ada kenaikan quota. Walaupun tidak signifikan. Sebab, bagaimanapun selama dalam kelesuan ini yang bertahan tetap di bisnis properti rumah subsidi. Bahkan quotanya bisa habis sebelum tutup tahun,” katanya.
Hanya saja, kata dia, perlu ada evaluasi terkait ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu, harapan kita pemerintah daerah dan pusat dapat searah dalam memajukan bisnis properti di Indonesia.
[irp]
“Sebab dalam properti ini tak hanya melihat pada sisi developer saja, akan tetapi didalam atau diatas properti ini, banyak juga pengembang sektor lain. Misalkan di bidang material, paving block, pengecoran jalan, pembangunan rumah itu hampir ada 100 jenis fisik diatas tanah yang developer properti itu kembangkan,” jelasnya.
Sehingga, lanjut dia, apabila bisnis properti dikalangan developer ini maju, maka akan sejalan dengan bisnis lainnya. “Sebab bisnis developer properti sebagai gerbong yang membawa bisnis lain pada kemajuan,” ujarnya.
Dalam rangka menyamakan gerak langkah organisasi dan amanat Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2018 silam, Deprindo yang hingga kini telah memiliki anggota sekitar 500 pengembang properti kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I selama 3 (tiga) hari, sejak Jum’at 29 November hingga Minggu 01 Desember 2019 di Padjadjaran Suite, Resort & Convention Hotel Bogor, Jawa Barat.
[irp]
“Melalui Rakernas, anggota Deprindo berkomitmen untuk memantapkan fungsi dan peran perkumpulan dalam rangka melayani anggota dalam mendorong lahirnya developer baru yang tangguh dari anggota. Rakernas juga diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di bidang properti sehingga seluruh Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam industri bisa menjalankan fungsi dan perannya,” ujarnya.
