
DAERAH – Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan Kota Sofifi yang dipersiapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
Dukungan yang diberikan salah satunya adalah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain memberikan bantuan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga akan menyediakan hunian berupa Rumah Susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas kepolisian yang bertugas di Kota Sofifi.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Yones Yubilia Biring menyebutkan, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur dan perumahan di Kota Sofifi dengan tujuan untuk mengembangkan Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara.
Dikatakannya, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sofifi. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang didalamnya terdapat dua usulan pembangunan Rusun di Kota Sofifi pada tahun 2022 mendatang.
[irp]
“Kami akan membangun rumah susun ASN Provinsi Maluku Utara dan Polri untuk mendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Sofifi pada tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan dua Rusun tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 70 Miliar,” kata Yones Yubilia dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdulkadir menambahkan, saat ini pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah pusat agar Kota Sofifi bisa lebih berkembang di masa depan. Menurut dia, berbagai sarana dan prasarana pendukung diharapkan dapat segera dibangun sehingga Kota Sofifi bisa menjadi Ibu Kota Provinsi yang lengkap.
[irp]
“Kota Sofifi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara sejak pemekaran hanya terdapat dua kabupaten dan satu kota, yaitu kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan kota Tidore Kepulauan. Sofifi masuk dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Ibu Kota sementara ada di Ternate selama 10 tahun. Itulah kenapa pegawai banyak yang masih bermukim di Ternate dan masih bolak-balik dari Sofifi ke Ternate,” tegasnya.
Aktivitas pulang pergi ASN Provinsi, kata dia, masih menjadi masalah yang menghambat perkembangan Kota Sofifi. Oleh karena itu, ungkapnya, ketersedian pemukiman untuk ASN harus disiapkan dengan baik. “Supaya Kota Sofifi bisa seperti Ibu Kota Provinsi yang lain dan dapat ditinggali secara layak oleh ASN, maka pembangunan Rusun sangatlah dibutuhkan,” tuturnya.
[irp]
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, siap menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden ke Kota Sofifi beberapa waktu lalu. Kota Sofifi, ujar dia, belum berkembang menjadi pusat pemerintahan dikarenakan banyaknya instansi yang belum terpusat dalam satu wilayah.
Sedangkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan ibu kota Sofifi adalah masalah infrastruktur. Maka dari itu, pihaknya membutuhkan waktu satu tahun setengah untuk merampungkan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Sofifi.