Propertynbank.com – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peran strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejak pertama kali diluncurkan pada 2010 hingga 2025, FLPP telah menyalurkan pembiayaan kepada 1.877.747 MBR dengan total dana mencapai Rp185,87 triliun di seluruh Indonesia.
Pada tahap awal pelaksanaannya, realisasi FLPP masih relatif terbatas. Tahun 2010, pembiayaan baru menjangkau 7.959 unit rumah dengan nilai Rp242,65 miliar. Penyaluran kemudian meningkat signifikan pada 2011 menjadi 109.592 unit, sebelum kembali berfluktuasi hingga 2017 akibat berbagai penyesuaian kebijakan dan kondisi pasar perumahan nasional.
Momentum kebangkitan kembali terjadi sejak 2018. Penyaluran FLPP terus menunjukkan tren positif, terutama dalam lima tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada 2025, di mana realisasi FLPP mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugro, mengapresiasi kolaborasi kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Saat ini, terdapat 40 bank penyalur dan lebih dari 8.100 pengembang yang tergabung dalam 22 asosiasi pengembang perumahan, tersebar di lebih dari 13 ribu lokasi proyek di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Kementerian PKP Siapkan 600 Hunian Tetap Pascabanjir Sumatera Barat
“Lebih dari 1,87 juta MBR yang telah terbantu melalui FLPP bukan angka yang kecil. Ke depan, kami berharap kinerja ini terus meningkat agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah pertama yang layak huni,” ujarnya.
Berdasarkan data 2025, profil debitur FLPP didominasi oleh MBR dengan penghasilan Rp3–5 juta per bulan, mencapai 147.269 orang, dengan tenor cicilan favorit di kisaran 10–15 tahun. Dari sisi pekerjaan, sektor swasta masih mendominasi penerima manfaat dengan porsi 73,63% atau setara 205.330 unit rumah.
Karakteristik Penerima Manfaat FLPP
Menurut Heru, karakteristik debitur tersebut diperkirakan tidak akan berubah signifikan pada 2026. Keberhasilan realisasi FLPP pada 2025 juga ditopang oleh kemudahan akses pembiayaan awal, terutama skema uang muka (DP) yang relatif ringan.
Memasuki 2026, pemerintah melalui Nota Keuangan telah menyiapkan pencadangan pembiayaan investasi guna mendukung potensi penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah. Saat ini, alokasi dalam DIPA telah tersedia untuk 285.000 unit rumah dengan kebutuhan dana sekitar Rp36,6 triliun, yang bersumber dari APBN, pengembalian pokok, serta saldo awal tahun.
Baca Juga : Angga Budi Kusuma Buka RUANG BELAJAR Gratis Bagi Peminat Pengembang Rumah Subsidi
“Target ditetapkan sejak awal tahun sehingga kesiapan bank penyalur dan pengembang jauh lebih matang. Seluruh komitmen tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama,” tegas Heru.
BP Tapera juga menyiapkan sejumlah strategi untuk memperluas jangkauan FLPP, salah satunya dengan meningkatkan porsi pembiayaan bagi pekerja sektor nonformal dari 10% menjadi 15%. Langkah ini diharapkan membuka akses kepemilikan rumah bagi profesi seperti ART, pengemudi ojek online, pedagang, dan pekerja informal lainnya.
Selain itu, juga tengah dikembangkan diversifikasi produk, termasuk skema Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan regulasi sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
