Propertynbank.com – Lokasi rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di kawasan perkotaan yang mengalami defisit hunian signifikan.
Lokasi yang menjadi fokus kunjungan adalah Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing seluas sekitar 10 hektare. Kedua area tersebut dipandang strategis mengingat akses transportasi yang baik serta kedekatannya dengan kawasan industri dan fasilitas publik. “Mari kita pastikan hunian subsidi ini tidak hanya ada, tetapi benar-benar layak dan strategis,” ujar Menteri Maruarar.
Berdasarkan data terbaru Kementerian PKP, Indonesia masih menghadapi defisit hunian lebih dari 10 juta unit, khususnya di daerah metropolitan seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya. Di kawasan Bekasi sendiri, pertumbuhan migrasi pekerja ke industri terus meningkat setiap tahun, sehingga menekan kebutuhan rumah terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain itu, menurut survei pasar perumahan kuartal IV 2025, harga rumah tapak di Jabodetabek rata-rata naik 8–12% per tahun, sementara kemampuan daya beli MBR belum menunjukkan peningkatan sebanding. Hal ini mempertegas urgensi penyediaan rumah subsidi dengan skema pembiayaan terjangkau.
Baca Juga : Lippo Group Diminta Segera Tuntaskan Permasalahan Meikarta
Menteri Maruarar menyatakan bahwa di atas lahan sekitar 10 hektare, direncanakan pembangunan sekitar 18 tower rumah susun yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti Sekolah dasar dan menengah, Klinik kesehatan, Taman bermain anak, Fasilitas olahraga dan Akses transportasi yang terintegrasi.
“Kita ingin rusun subsidi ini menjadi contoh model hunian MBR yang layak dan terpadu dengan fasilitas yang memadai,” ujar Menteri PKP.
Pemerintah akan mempertimbangkan akses fasilitas publik utama seperti tempat ibadah, pasar, sekolah, dan rumah sakit dalam setiap tahapan perencanaan, untuk memastikan kualitas lingkungan hunian.
Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Sesuai Aturan
Seluruh proses pembangunan akan mengikuti aturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian, termasuk verifikasi status lahan. “Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk pembangunan ini,” tegas Menteri Maruarar.
Baca Juga : Lippo Group Mulai Lakukan Pembayaran 13 Konsumen Meikarta Senilai Rp 3,5 M
Koordinasi lintas sektor pun terus diperkuat, baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan sektor swasta. Menteri juga menyampaikan bahwa pekan ini akan melakukan pertemuan lanjutan di Gedung Sate bersama Gubernur Jawa Barat, untuk verifikasi lebih detail.
Tim Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung proyek, seperti Skema pembiayaan yang inklusif, Aspek legalitas dan perizinan dan Desain bangunan yang efisien dan layak huni.
“Semua kita siapkan agar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha,” ujar Maruarar.
Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Menteri PKP menyatakan bahwa timnya akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang yang berbeda. Targetnya adalah memperluas jangkauan rumah susun subsidi di wilayah yang juga mengalami tekanan kebutuhan hunian.
“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini tercapai terobosan nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
