Propertynbank.com – Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kehadiran BP3R ditujukan untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang hingga kini masih dialami jutaan keluarga Indonesia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, BP3R akan menjadi simpul koordinasi kebijakan strategis di sektor perumahan. Badan ini akan menyatukan berbagai aspek yang selama ini berjalan terpisah, mulai dari pertanahan, pembiayaan, perizinan, hingga pembangunan fisik hunian.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” ujar Fahri Hamzah yang digadang-gadangkan bakal memimpin badan tersebut.
Menurut Fahri, badan ini dirancang tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN. Pemerintah akan mengandalkan kolaborasi dengan investor dan skema pembiayaan inovatif. Dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan sebagai mitra pendukung pembangunan perumahan rakyat.
Baca Juga : Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan di IPBA ke XIX Tahun 2025
Skema ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan hunian nasional tanpa menambah beban fiskal negara, sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta secara lebih luas.
Selain itu, Fahri menegaskan bahwa BP3R tidak menggantikan peran Kementerian PKP. Kementerian tetap menjalankan program perumahan berbasis APBN, sementara BP3R berfokus melengkapi melalui pengelolaan lahan, percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Keberadaan badan ini diharapkan mampu menekan pertumbuhan kawasan kumuh, memperbaiki kualitas sanitasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni tanpa memperpanjang rantai birokrasi.
BP3R juga dirancang untuk memutus fragmentasi kebijakan perumahan yang selama ini tersebar di banyak institusi. Dengan satu koordinasi terpadu, pembangunan perumahan rakyat diharapkan berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga : Al Qilaa dan BTN Mulai Pasarkan Apartemen Kampung Bandan, Harga Mulai Rp360 Juta
Dalam beberapa informasi yang didapatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut akan segera mengesahkan pembentukan BP3R dalam waktu dekat sebagai bagian dari agenda strategis percepatan pembangunan nasional.
Fahri Hamzah Kepala BP3R
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa pembentukan badan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo. Dalam struktur awal, kata Hashim, Presiden menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R.
Hashim juga memastikan Fahri akan tetap menjabat Wamen PKP sekaligus bertanggung jawab memimpin BP3R. Menurutnya, pembentukan badan ini bertujuan menerobos berbagai hambatan lintas sektor yang selama ini memperlambat pembangunan perumahan rakyat.
Baca Juga : Terima Bantuan Rumah Dari Menteri PKP, Keluarga Alm. Affan Kurniawan Pilih Pesona Kahuripan Cileungsi
Sebagaimana diketahui, Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi nasional dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan publik. Ia memulai karier sebagai anggota DPR RI sejak 2004 selama tiga periode dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sebelum terjun ke politik praktis, Fahri aktif sebagai aktivis Universitas Indonesia dan turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Atas pengabdiannya di bidang legislatif, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya pada tahun 2020.
Pendiri dan salah satu pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) ini memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik dan kebijakan publik, serta dikenal sebagai figur yang vokal dalam berbagai isu nasional sejak era reformasi 1998.
Fahri lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971. Ia memulai pendidikannya di sekolah lokal sebelum menempuh pendidikan tinggi. Fahri pernah belajar di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan kemudian melanjutkan studi Ekonomi serta Ilmu Kebijakan Publik di Universitas Indonesia, serta pendidikan lanjutan di University of Strathclyde, Glasgow, Skotlandia.
