Propertynbank.com – Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan sangat diperlukan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat rapat bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
“Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat,” kata Fahri.
Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun. “Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian,” ujarnya.
Ditambahkan Wamen Fahri, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan. “Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual,” jelasnya.
Baca Juga : Badan Bank Tanah Menjamin Adanya Kepastian Hak Atas Tanah
Wamen Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) lalu.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.
Gandeng Kemendikdasmen
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta tim terkait membahas rencana pembangunan rumah untuk Guru dan konsolidasi data BPS di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri.
Tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga para guru dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.
Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah, Pengembang Minta Dialog Dengan Presiden
Maruarar menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik. Menteri Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.
“Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita,” ujar Menteri PKP
Sedangkan Mendikdasmen mengatakan, pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. “Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia,” Imbuhnya.
Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
