Propertynbank.com – Banjir di Jakarta kembali datang, bahkan dengan intensitas yang lebih parah dari sebelumnya. Meski berganti gubernur dan wakil gubernur, problem klasik ibu kota ini belum juga menemukan titik terang. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Bang Doel, harapan masyarakat tentu kembali menguat—namun, akankah solusi kali ini benar-benar hadir, atau sekadar janji politik yang berulang?
Penyebab Banjir Di Jakarta yang Kian Kompleks
Persoalan banjir Jakarta sebenarnya bukan semata-mata soal curah hujan tinggi. Masalah ini bersifat struktural dan multidimensi, antara lain:
- Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang yang Amburadul
Masifnya pembangunan gedung bertingkat, perumahan elit, dan pusat bisnis membuat ruang resapan air makin sempit. Banyak rawa, hutan kota, dan lahan hijau berubah fungsi menjadi beton.
- Sistem Drainase Tua dan Tidak Terintegrasi
Infrastruktur drainase Jakarta sebagian besar peninggalan zaman kolonial. Banyak saluran air yang sudah tidak mampu menampung volume air saat hujan ekstrem. Ditambah, koordinasi buruk antara pemda DKI dengan wilayah hulu seperti Bogor, Depok, dan Bekasi memperparah banjir kiriman.
- Sampah yang Menyumbat Saluran Air
Budaya buang sampah sembarangan belum juga berubah. Kali dan selokan dipenuhi sampah domestik, menyebabkan penyumbatan dan pendangkalan sungai.
- Perubahan Iklim Global
Pemanasan global memicu cuaca ekstrem, memperbesar risiko hujan lebat berkepanjangan. Jakarta, yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, makin terancam.
Baca Juga : Banjir Besar Kembali Landa Jabodetabek, Kawasan Bekasi Paling Parah
Apa Strategi Gubernur Pramono Anung dan Bang Doel?
Gubernur Pramono Anung, dikenal sebagai politisi senior yang komunikatif dan pragmatis, telah menjanjikan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis sains. Sementara Bang Doel, tokoh Betawi yang karismatik dan dekat dengan warga, punya kekuatan dalam merajut partisipasi publik. Beberapa strategi mereka yang mulai diterapkan atau direncanakan, antara lain:
- Revitalisasi dan Integrasi Drainase
Menggandeng ahli tata kota dan hidrologi untuk merancang ulang sistem drainase Jakarta agar mampu menampung debit air besar dan terkoneksi lintas wilayah administratif.
- Pemulihan Kawasan Resapan dan Penataan Kampung
Program pembebasan lahan untuk kawasan hijau dan sumur resapan masif digalakkan, sambil mengedepankan pendekatan sosial agar tidak menciptakan konflik dengan warga kampung-kampung padat.
- Normalisasi Sungai dengan Pendekatan Manusiawi
Melanjutkan proyek normalisasi dan naturalisasi sungai, tetapi dengan pendekatan dialogis dan partisipatif—tidak asal gusur, melainkan dengan relokasi layak huni dan skema ganti untung.
- Kolaborasi Regional Jabodetabekpunjur
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Pramono dan Bang Doel mulai mendorong terbentuknya Jakarta Greater Water Authority, badan lintas wilayah yang mengelola sumber daya air secara terpadu dari hulu ke hilir.
- Gerakan Partisipatif Warga dan Edukasi Sampah
Bang Doel menginisiasi gerakan “Kampung Bebas Banjir” dengan edukasi masif soal pentingnya menjaga saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.
Baca Juga : Tangani Banjir Jakarta, Menteri PUPR Ingatkan Kembali Ke Rencana Induk Tahun 1973
Kesimpulan: Masih Ada Harapan, Tapi Butuh Ketegasan
Banjir di Jakarta bukan bencana alam murni, tapi bencana tata kelola. Kepemimpinan Pramono Anung dan Bang Doel menunjukkan arah yang lebih menjanjikan: kolaboratif, ilmiah, dan berbasis komunitas. Namun, strategi tanpa eksekusi tegas hanya akan jadi dokumen perencanaan yang indah.
Perubahan hanya bisa terjadi jika ada keberanian politik untuk membongkar sistem yang selama ini permisif terhadap perusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Masyarakat juga harus diajak, bukan hanya diperintah. Karena Jakarta bukan milik segelintir elit, tapi rumah bagi jutaan jiwa yang butuh kepastian: bahwa saat hujan deras datang, mereka bisa tidur nyenyak—bukan waswas akan tenggelam. (Oleh : Haekal Malik)
