Thursday , October 1 2020
Home / Breaking News / Pengembang Minta Relaksasi, Bank Tegaskan Tidak Ada Pengetatan KPR

Pengembang Minta Relaksasi, Bank Tegaskan Tidak Ada Pengetatan KPR

ngopsor
Webinar Nasional Ngopsor ke 3 bertajuk Relaksasi Pembiayaan Rumah Rakyat Ditengah Pandemi

BERITA UTAMA – Indonesia masih berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang negatif akibat pandemi Covid-19. Properti bisa menjadi salah satu pendorong untuk catatan positif ekonomi nasional.

Pemerintahan di seluruh dunia hingga saat ini masih terus menghitung berbagai dampak  yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menerapkan strategi yang paling tepat sehingga bisa mengurangi dampak khususnya pada bidang perekonomian agar penurunan yang terjadi tidak terlalu dalam.

BACA JUGA :   Alokasikan Rp 87, 5 Miliar, Kementerian PUPR Perbaiki 5.000 RTLH di Gorontalo

Dalam mengurangi angka backlog perumahan, pemerintah Indonesia meluncurkan sejumlah kebijakan dan strategi di bidang pembiayaan, seperti melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), serta yang paling anyar adalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Namun, masih lambannya proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di pihak perbankan, membuat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala. Saat ini yang diperlukan selain relaksasi adalah percepatan akad KPR khusus rumah subsidi, yang kerap terjadi di lapangan.

BACA JUGA :   Besok, Villaggio Di CitraRaya Tangerang Diluncurkan

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida mengaku, jika konsumen perumahan subsidi kesulitan melakukan akad kredit dengan perbankan. Hal itu terkait belum tersedianya daya listrik di unit rumah yang akan diperjual belikan kepada konsumen.

“Kami masih mendapat keluhan dari anggota. Sebagian besarnya adalah pengembang yang membangun perumahan bersubsidi. Ada bank yang enggan melakukan akad kredit dengan konsumen, dengan alasannya unit rumah belum tersambung daya listrik,” terang Totok. PLN beralasan lanjutnya, tidak dapat melakukan investasi baru saat ini.

Hal ini mengemuka saat diskusi yang diselenggarakan Majalah Property&Bank bersama Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan (AJPK), dalam acara Webinar Nasional Ngopsor bertajuk Relaksasi Pembiayaan Rumah Rakyat Ditengah Pandemi. Diskusi ini berlangsung pada Selasa (4 Agustus 2020), dipandu oleh Indra Utama (Pimred Majalah Property&Bank) dan Djoko Yoewono, founder lembaga kajian properti REMI (Real Estate & Mortgage Institute).

BACA JUGA :   Jelang Akhir Tahun 2018, Bank BTN Siapkan Kado KPR/KPA

Sejumlah nara sumber yang hadir antara lain, Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin CES (Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)), Suryanti Agustinar (Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN), Hermita (SVP Hubungan Kelembagaan Bank BNI), Frito Marcevianto (Vice President Divisi Social Learning Network (SLN) BNI), Paulus Totok Lusida (Ketua Umum REI), John Satri (Sekjend Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya), serta Agung Mulyana (Waketum The HUD Institute).

Dalam bahasan awal, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi tema sentral sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau subsidi rumah murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

BACA JUGA :   Kenalkan Produk, Jababeka Kumpulkan 150 Broker

“Kalau kita lihat per hari Selasa (04/08/2020), sudah ada total 204.710 debitur yang mengakses aplikasi SiKasep ini. Per hari ini 78.251 debitur sudah mendapatkan FLPP,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Tercatat 204.710 debitur telah mengakses aplikasi Sistem KPR Bersubsidi (SiKasep).  Sebanyak 84.289 debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 12.726 calon debitur masuk dalam proses verifikasi dengan bank pelaksana, dan 769 debitur masuk dalam proses pengajuan dana FLPP kepada PPDPP.

Per 3 Agustus lalu, lanjut Arief, sebanyak 10.977 jumlah lokasi perumahan telah terdaftar dalam Sistem Informasi untuk Pengembang atau SiKumbang. Sebanyak 206.486 unit rumah tapak sudah terdaftar dan 87.768 unit rumah tapak subsidi sudah terdaftar di SiKumbang.

BACA JUGA :   Sejak 2005, SMF Telah Salurkan Pembiayaan Perumahan Rp 62,05 triliun 

Berdasarkan data survei kepuasan masyarakat pada aplikasi SiKasep, dari 26.553 yang melakukan kunjungan ke aplikasi per 3 Agustus 2020, sebanyak 15.440 kunjungan menyatakan aplikasi SiKasep sangat baik sebesar 58,18 persen, sebanyak 9.297 kunjungan menyatakan baik sebesar 35,01 persen.

Jika dari data yang ada di database PPDPP, terlihat pada Juli jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi ini sebanyak 41.696, meningkat jika dibandingkan bulan Juni sebesar 32.557 pengakses. “PPDPP sebagai lembaga yang menyalurkan dan mengelola dana FLPP, akan terus berinovasi untuk pembiayaan perumahan yang lebih baik,” jelasnya. Tercatat per 30 Juli 2020 telah tersalurkan dana KPR FLPP sebanyak 77.986 unit senilai Rp 7,9 triliun atau sebesar 76,08 persen.

Antusiasme ini dimanfaatkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) kepada para pencari properti di tengah pandemi Covid-19, dengan menyiapkan berbagai program yang cocok bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kaum milenial. Termasuk program komersial serta program subsidi dari pemerintah, tanpa melakukan pengetatan.

BACA JUGA :   Laba Turun, Emiten Konstruksi Kejar Target Kontrak Baru di Semester II-2019

Salah satu terobosan bank pelat merah ini adalah dengan menggelar BNI Griya Expo Online yakni pameran properti online yang bisa diakses masyarakat hanya dari rumah. BNI menawarkan beragam penawaran menarik bagi para pencari rumah selama perhelatan itu berlangsung mulai 7 Juli- 7 Agustus 2020.

“Selain ingin memudahkan para pencari rumah impian, semua upaya kami dalam menyalurkan KPR dan mengajak masyarakat untuk membeli properti itu merupakan langkah – langkah untuk membantu perekonomian Indonesia agar terus bergerak. Kami pun aktif membantu program pemerintah terkait relaksasi saat pandemic Covid-19 ini,” ujar SVP Hubungan Kelembagaan Bank BNI Hermita, seraya menyebut program ini juga berlaku bagi non nasabah dengan prosedur yang selektif.

BNI secara khusus juga memberi perhatian pada generasi milenial yang ingin memiliki properti. Kalangan ini memiliki ciri khas menginginkan hal-hal yang serba cepat, mudah, dan tidak terlalu mahal. Sehingga pameran online ini akan menjawab kebutuhan tersebut.

BACA JUGA :   Noble Cove, Hunian Mewah Dengan Pemandangan Laut di Kota Batam

Adapun penawaran menarik yang diberikan selama pameran ini berlangsung diantara grace period 2 tahun, dimana nasabah selama dua tahun pertama hanya membayarkan bunga saja dan cicilan pokok baru dibayarkan setelahnya. Kemudian menawarkan suku bunga khusus mulai 1% pa efektif fixed 1 tahun, diskon provisi hingga 74%, berbagai hadiah undian menarik bagi pengujung, instan approval dan lain-lain.

Syarat bagi millenial untuk mendapatkan KPR BNI pun sangat mudah. “Syaratnya pun sederhana, pilih rumahnya, lengkapi datanya, akan langsung diproses dengan cepat. Itu yang paling penting dan kami siapkan dalam BNI Griya Online Expo. Milenial yang punya penghasilan Rp 2 juta per bulan saja, sudah bisa memilih rumah,” tukas Frito Marcevianto (Vice President Divisi Social Learning Network (SLN) BNI).

BACA JUGA :   Pemerintah Tetapkan Kuota FLPP Untuk 2021 Sebesar Rp16,62 Triliun

Hal serupa juga dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai salah satu bank penyalur KPR subsidi melalui SiKasep. Menurut Suryanti Agustinar (Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN), pihaknya tidak melakukan pengetatan, bahkan terus mengajak para developer untuk bermitra.

Ia juga berujar, paling tidak ada dua perubahan yang dirasakan BTN selama Covid-19. Pertama, yaitu proses seleksi calon nasabah harus lebih diperketat karena ada calon debitur yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan tidak lagi memiliki pekerjaan.

Dampak kedua yakni proses pembangunan rumah dan fasilitas penunjang. Sebab, banyak tenaga konstruksi yang tidak mau bekerja dengan alasan takut tertular virus corona. Padahal, yang namanya rumah subsidi itu harus siap huni, termasuk infrastrukturnya, misalnya jaringan instalasi listrik dan air sudah terpasang, serta jalan sudah selesai terbangun. Untuk menyiapkan sejumlah fasilitas itu, tentu butuh waktu yang tidak sebentar.

BACA JUGA :   Recovery, BCA Siapkan Rp 70 M Transaksi Antar Bank

Dia pun berharap pembangunan bisa lebih cepat lagi, para kontraktor dan pekerja bangunan kembali bekerja untuk menyelesaikan bangunan. Dengan demikian, proses akad KPR subsidi bisa langsung dilakukan setelah unit rumahnya tuntas dibangun. Bank BTN mematok target penyaluran kredit dapat mencapai hingga tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah atau senilai Rp15 triliun hingga September mendatang.

Suryanti mengatakan perseroan mendapatkan Rp5 triliun dari total penempatan dana pemerintah senilai Rp30 triliun di bank BUMN. Hingga Juli 2020, Bank BTN telah menyalurkan kredit atas penempatan dana pemerintah mencapai Rp4,4 triliun. Melihat realisasi itu, dia optimistis Bank BTN mampu menyalurkan kredit tiga kali lipat dari penempatan dana pemerintah atau mencapai Rp15 triliun hingga akhir September 2020.

Bagi Djoko, kemampuan Bank BTN dalam penempatan dana Rp 5 Triliun dalam sebulan menjadi portofilio yang menjanjikan. “Kalau saya hitung, kapasitas industri itu diangka Rp 10 Triliunan, saat rata-rata Bank melakukan booking. Artinya,bagi Bank BTN itu angka yang fantastis,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Serap Banyak Tenaga Kerja, Apersi Inginkan Relaksasi Untuk Rumah MBR

Djoko melihat, Bank BTN sedang melakukan transformasi dengan merubah bisnis modelnya selayaknya bisnis match dalam skala volume yang lebih besar. “Ya ini bentuk best practice (proses pengalaman) yang bisa dilakukan Bank BTN. Memang butuh waktu, tapi jika semua proses ini sudah tune in, maka Bank BTN akan lebih kencang lagi berlari, dan stabil perjalanan sistemnya,” urainya.

ngopsor
Indra Utama, Pimred Majalah Property&Bank (kiri)) dan Djoko Yoewono, founder lembaga kajian properti REMI (Real Estate & Mortgage Institute) (kanan) saat memandu jalannya webinar Ngopsor bareng jurnalis

Merespon hal ini, John Satri dari Appernas Jaya mengatakan, merasa perlu adanya kebijakan yang strategis dari pihak kementerian PUPR kepada kepala daerah Kabupaten/Kota, terkait perizinan. “Sebaiknya Kementerian menyurati kepala daerah Kabupaten/Kota, terkait kewenangan perizinan. Memang hal itu ada ditangan Bupati atau Walikota. Di Pekanbaru misalnya, IMB-nya sudah nol (0) atau menggratiskan rumah MBR. Lalu Kabupaten Siak, yang awalnya Rp 800 ribu per unit, kini setelah terbit Peraturan Daerah (Perda), retribusinya hanya Rp 14 ribu per unit, “ sebut John.

Ia berharap, agar kewenangan perizinan ini dirumuskan regulasi yang kuat seperti Keputusan Presiden (Kepres), agar seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, bisa fokus mendukung program rumah subsidi MBR, serta developer bisa mudah membangunnya dan hasilnya segera dinikmati oleh MBR.

Meski demikian, bagi Agung Mulyana (Waketum The HUD Institute), pemenuhan proses penyelesaian masalah rumah, belum seutuhnya terpecahkan dalam langkah kebijakan terpadu, lantaran masih bersifat Piecemeal (sebagian). “Misalnya, Jika target total bisnis rata-rata Bank BTN adalah Rp 5 Triliun perbulan dan harus menghabiskan penempatan dana sebesar Rp 15 Triliun dalam tiga bulan, maka jika harus selesai hingga dalam bentuk sertifikat rumah, tentu sangat komplek. Apalagi, sampai Desember 2020 harus habis Rp 30 Triliun, dengan nilai sebesar ini harus dikawal agar terhindar dari resiko yang menyulitkan,” tandasnya.

BACA JUGA :   Teknologi Konstruksi Bahan Bangunan Dalam Pengembangan TOD

Agung meyakini semua pihak harus saling bicara dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria, hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Baginya, harus ada pembagian kewenangan bidang perumahan yang terpadu dan jelas, antara Pusat, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota, sehingga bisa saling membantu dan mendukung.

“Harus ditata kembali pembagian urusan kewenangan pembinaan perumahan, serta regulasinya. Saya apresiasi terhadap pihak perbankan dibidang pembiayaan yang mengoptimalkan unit kerjanya, termasuk menyederhanakan prosedur pembiayaan tanpa mengabaikan kualitas kontrol customer. Juga, bagaimana mengintegrasikan Sistem Informasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (EMONEV), antar penyelenggara perumahan, dalam sebuah aplikasi yang sama,” papar Agung. (Artha Tidar)

SAKSIKAN VIDEO WEBINAR NGOPSOR ke 3 BERIKUT INI : 

Check Also

IndoBuildTech

Resmi Dibuka, IndoBuildTech Digital Fair 2020 Berlangsung Hingga 11 Oktober

BAHAN BANGUNAN – Di tengah pandemi, perlu dilakukan upaya-upaya inovatif agar dapat menjaga kondisi ekonomi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link