Propertynbank.com – Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), beberapa waktu lalu menggelar pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh senior REI. Selain membahas beragam isu strategis di sektor properti nasional, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan masukan kepada pengurus DPP REI dalam memperjuangkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi pengembang di lapangan. Kegiatan yang digelar di kediamannya tersebut dihadiri sekitar 37 tokoh senior REI.
“Sudah lama kami tidak berkumpul seperti ini. Selain bersilaturahmi, kami juga berdiskusi santai mengenai kebijakan pemerintah, kondisi pasar properti yang tengah lesu, serta memberikan masukan untuk langkah REI ke depan,” ujarnya yang disampaikan dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut MS Hidayat menegaskan bahwa pertemuan semacam ini akan digelar rutin setiap lima bulan sekali sebagai wadah komunikasi dan penyampaian ide konstruktif bagi pemerintah dan pelaku usaha properti.
Baca Juga : Genjot Penyaluran FLPP Hingga Akhir Tahun 2025, Begini Strategi BP Tapera
Menurut Hidayat, sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi nasional karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil. “Kami para senior siap mendukung pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai. Properti bisa menjadi lokomotif yang kuat bila hambatan-hambatan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua BPO-REI Paulus Totok Lusida menambahkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, dan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit pada 2025 perlu terus didorong implementasinya. Selain itu, pembebasan BPHTB dan PBG untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dianggap langkah positif.
Totok mengungkapkan, pihaknya juga memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. “Kami usulkan agar rumah MBT bebas PPN meski bunganya tetap komersial. Semoga bisa segera diterbitkan lewat peraturan presiden,” katanya.
Hunian Berimbang dan Solusi Pasar Apartemen
Masih dalam dalam diskusi tersebut, Totok juga menyinggung implementasi konsep hunian berimbang sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan UU Cipta Kerja. Para pengembang berharap ada fleksibilitas dalam penerapan, misalnya melalui mekanisme dana konversi, atau lokasi hunian berimbang yang bisa berada di satu provinsi, bukan harus satu hamparan lahan seperti yang berlaku saat ini.
Baca Juga : Perumahan Citra Mulia Megah Karawang Dipuji Menteri PKP, Siap Ekspansi Hingga 100 Hektar
Selain itu, isu lesunya pasar apartemen juga menjadi sorotan. Menurut Totok, salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat membeli apartemen adalah tingginya biaya service charge. Ia mengusulkan agar apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar menerapkan tarif Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kehormatan REI lainnya, Soelaeman Soemawinata, menambahkan bahwa beban biaya hidup di apartemen yang tinggi, termasuk tarif listrik dan air yang dikategorikan komersial, turut menghambat pemulihan pasar. “Harusnya tarif untuk hunian, bukan komersial. Ini penting agar apartemen bisa menjadi solusi urbanisasi dan kemacetan,” tegasnya.
Sementara anggota BPO-REI Adrianto P. Adhi mengangkat isu mengenai penerapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Ia menilai kebijakan yang hanya mengacu pada kondisi fisik lahan tanpa mempertimbangkan tata ruang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengembang.
Menanggapi hal ini, MS Hidayat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang. “Kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada regulasi yang berlaku. Kalau tidak, konsekuensi hukumnya bisa serius,” ujarnya mengingatkan.
Baca Juga : Upaya Menjadikan PWI Jaya Sebagai Rumah Cerdas Wartawan Jakarta
Tokoh properti nasional James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan) turut memberikan pandangan. James mendorong anggota REI untuk memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan) senilai Rp130 triliun yang disiapkan pemerintah.
Sementara Aguan mengajak pengembang berpartisipasi aktif dalam program renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah. “Banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak. Ini bisa jadi bentuk kontribusi nyata REI bagi bangsa,” ujarnya.
Solidaritas Senior REI dan Semangat Kolaborasi
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh senior REI seperti Siswono Yudo Husodo, Suharso Monoarfa, Yan Mogi, Agusman Effendi, Setyo Maharso, Eddy Hussy, Alex Tedja, Nanda Widya, dan Herman Sudarsono.
Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri properti menjadi kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi dan mewujudkan pemerataan hunian bagi masyarakat.
